MESUJI-- Komisi II DPRD Kabupaten Mesuji melakukan kunjungan kerja Ke Komisi II DPRD DKI Jakarta terkait peran DPRD dalam penyusunan angg...
MESUJI-- Komisi II DPRD Kabupaten Mesuji melakukan kunjungan kerja Ke Komisi II DPRD DKI Jakarta terkait peran DPRD dalam penyusunan anggaran dengan sistem e- planing dan e- budgeting.
Tujuan kunker itu agar kedepan kabupaten Mesuji dalam penyusunan anggaran agar kedepan bisa lebih baik lagi sehingga pembangunan yang dilakukan tepat sasaran dan sesuai dengan harapan masyarakat.
Ketua Komisi II Dprd Kabupaten Mesuji Supriyanto mengatakan pihaknya saat ini sedang berkunjung ke Komisi II DPRD DKI Jakarta guna menyerap tentang pengintegrasian e-planning dan e-budgeting. Langkah pengintegrasian ini berangkat dari kebutuhan Kabupaten Mesuji dalam proses perencanaan dan penganggaran yang nantinya bisa diterapkan di setiap SKPD.
Supriyanto menjelaskan untuk proses perencanaan dan penganggaran di Mesuji saat ini belum dimulai dengan penerapan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Daerah (Simrenda) dan Sistem Keuangan (Siskeu). Akan tetapi, sistem aplikasi ini kedepan perlu dilakukan agar proses perencanaan dan penganggaran dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
“Dengan adanya integrasi ini maka tidak ada lagi double entry, kita bisa menggunakan single login dan single entry, data yang sudah ada di Simrenda, seperti kode instansi, kode program, kode kegiatan, kegiatan, anggaran, lokasi, output, outcome, tidak perlu diinput ulang ke Siskeu, tentunya ini memudahkan operator dalam menginput data,” jelasnya, Kamis (28/02).
Meski integrasi e-planning dan e-budgeting ini telah berjalan, di beberpa daerah dan provinsi seperti halnya di DKI Jakarta namun, menurut pengakuan dari Komisi II DPRD DKI Jakarta proses integrasi masih akan terus dikembangkan. Harapannya kabupaten Mesuji bisa menerapkan e-planing dan e-butgeting.
Dalam kunjungannya ke komisi II DPRD DKI Jakarta Supriyanto bersama anggota Komisi II lainnya mengaku mendapat ilmu bagaimana Pemerintah Daerah sudah selayaknya meninggalkan hal-hal konvensional apalagi terkait dengan proses perencanaan dan penganggaran.
“Sistem e-planing dan e-butgeting memberi kemudahan sebab Kalau masih diketik secara manual bisa membutuhkan waktu sebulan dua bulan dengan integrasi ini ada kemudahan-kemudahan yang bisa dirasakan oleh para pelaksana perencana fisik maupun keuangan,” imbuhnya.
Penerapan e-paling dan e-budgeting tujuanjyan yaitu tercapainya proses perencanaan dan penganggaran yang tak hanya efektif, efisien, tetapi juga akuntabel.
“Saya sangat berharap kabupaten mesuji bisa mulai menerapkan ini sebab integrasi penganggaran dan perencanaan ini bisa berjalan lebih baik sebab KPK sudah mulai melihat Pemerintah Daerah dari proses perencanaannya dengan begitu kita punya kewajiban membuat perencanaan yang transparan dan akuntabel," tutupnya.
Tujuan kunker itu agar kedepan kabupaten Mesuji dalam penyusunan anggaran agar kedepan bisa lebih baik lagi sehingga pembangunan yang dilakukan tepat sasaran dan sesuai dengan harapan masyarakat.
Ketua Komisi II Dprd Kabupaten Mesuji Supriyanto mengatakan pihaknya saat ini sedang berkunjung ke Komisi II DPRD DKI Jakarta guna menyerap tentang pengintegrasian e-planning dan e-budgeting. Langkah pengintegrasian ini berangkat dari kebutuhan Kabupaten Mesuji dalam proses perencanaan dan penganggaran yang nantinya bisa diterapkan di setiap SKPD.
Supriyanto menjelaskan untuk proses perencanaan dan penganggaran di Mesuji saat ini belum dimulai dengan penerapan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Daerah (Simrenda) dan Sistem Keuangan (Siskeu). Akan tetapi, sistem aplikasi ini kedepan perlu dilakukan agar proses perencanaan dan penganggaran dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
“Dengan adanya integrasi ini maka tidak ada lagi double entry, kita bisa menggunakan single login dan single entry, data yang sudah ada di Simrenda, seperti kode instansi, kode program, kode kegiatan, kegiatan, anggaran, lokasi, output, outcome, tidak perlu diinput ulang ke Siskeu, tentunya ini memudahkan operator dalam menginput data,” jelasnya, Kamis (28/02).
Meski integrasi e-planning dan e-budgeting ini telah berjalan, di beberpa daerah dan provinsi seperti halnya di DKI Jakarta namun, menurut pengakuan dari Komisi II DPRD DKI Jakarta proses integrasi masih akan terus dikembangkan. Harapannya kabupaten Mesuji bisa menerapkan e-planing dan e-butgeting.
Dalam kunjungannya ke komisi II DPRD DKI Jakarta Supriyanto bersama anggota Komisi II lainnya mengaku mendapat ilmu bagaimana Pemerintah Daerah sudah selayaknya meninggalkan hal-hal konvensional apalagi terkait dengan proses perencanaan dan penganggaran.
“Sistem e-planing dan e-butgeting memberi kemudahan sebab Kalau masih diketik secara manual bisa membutuhkan waktu sebulan dua bulan dengan integrasi ini ada kemudahan-kemudahan yang bisa dirasakan oleh para pelaksana perencana fisik maupun keuangan,” imbuhnya.
Penerapan e-paling dan e-budgeting tujuanjyan yaitu tercapainya proses perencanaan dan penganggaran yang tak hanya efektif, efisien, tetapi juga akuntabel.
“Saya sangat berharap kabupaten mesuji bisa mulai menerapkan ini sebab integrasi penganggaran dan perencanaan ini bisa berjalan lebih baik sebab KPK sudah mulai melihat Pemerintah Daerah dari proses perencanaannya dengan begitu kita punya kewajiban membuat perencanaan yang transparan dan akuntabel," tutupnya.
Kunjungan ini diharapkan pemerintahan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi I DPRD Mesuji kedepan akan lebih baik lagi sehingga terbangun kemitraan yang lebih harmonis dan membawa perubahan untuk kabupaten Mesuji yang lebih baik .
Kunjungan kerja Komisi I DPRD Mesuji ke DPRD DKI Jakarta yang diketua Suyadi bersama 11 anggota lainya ini, kedua komisi yang sama-sama membidangi hukum dan pemerintahan. Pun saling berbagi pendapat dan kiat-kiat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidangnya.
“Banyak hal yang kami bicarakan dalam pertemuan itu. Kami banyak juga bertanya soal pelaksanaan Tupoksi Komisi A. Dan juga mengenai Perda inisiatif yang nantinya diusulkan DPRD Kabupaten Mesuji yang sangat melekat dengan bidang hukum dan pemerintahan," jelas Ketua Komisi A Mesuji, Suyadi.
Sedangkan menurut Parsuki Anggota Komisi I dalam kunjungannya ke DPRD DKI Jakarta setidaknya ada beberapa hal penting juga dibahas bersama tentang mekanisme perijinan dan pengelolaan aset daerah. Menurut Parsuki pihaknya juga saling bertukar pengetahuan terkait perijinan dan aset daerah. Karena menurutnya hal itu sangat penting dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Supaya kedepan memahami mekanisme dan tupoksnya masing-masing.
“Tadi juga kami berbagi formula, bagaimana membangun kemitraan yang baik antara Komisi A dan mitra kerjanya. Agar nantinya, ketika sekembalinya dari Kunker ini, kami bisa praktikkan di Kabupaten Mesuji,tutupnya (ADV)