728x90 AdSpace

pasang
  • Latest News

    Ketua DPRD Pesisir Barat Minta BPK RI Audit DD

    Piddinuri. Foto ist
    KRUI - Menanggapi laporan masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan dana desa (DD) dan anggaran dana desa (ADD) di Pekon Sumber Agung, Kecamatan Ngambur dan Pekon Way Jambu Kecamatan Pesisir Selatan, Ketua DPRD Pesisir Barat Piddinuri mendorong agar kepolisian dan kejaksaan mengambil langkah tegas.

    Menanggapi ada dugaan setoran kepada pihak Kepolisian dan Kejaksaan yang dikordinir Apdesi sehingga tidak ada kasus terkait desa yang naik, Anggota DPRD Dapil 2 Pesisir Selatan dan Ngambur ini menegaskan, pihaknya masih percaya dengan Kepolisian dan Kejaksaan.

    "Kita harus berprasangka baik, masyarakat, LSM dan wartawan juga bisa mengawasi langsung kinerja Aparat hukum kita," kata dia, Kamis (31/01).

    Penegakan hukum yang dilakukan guna membuat efek jera dan kedepan penggunaan ADD dan DD lebih berhati-hati, sehingga benar-benar bermanfaat bagi warga desa.

    “BPK RI Perwakilan Lampung juga di minta serius mengaudit pengunaan DD dan ADD contoh di Pekon Sumber Agung Kecamatan Ngambur dan Pekon Way Jambu Kecamatan Pesisir Selatan mulai dari tahun 2016 sampai 2018 yang patut diduga terjadi penyimpangan," kata Wakil rakyat dari PDI Perjuangan itu.

    "Jika ditemukan ada tindak pidana, sebaiknya diserahkan ke pihak berwajib, yaitu jaksa dan polisi, Percayalah pasti penegak hukum kita akan menjalankan Tupoksinya," tutup Sekretaris DPC PDI Perjuangan Pesisir Barat tersebut. (*)
    Item Reviewed: Ketua DPRD Pesisir Barat Minta BPK RI Audit DD Rating: 5 Reviewed By: Suryaandalas TV Suryaandalas TV
    Scroll to Top