Akdemisi UM Metro, Yuriansyah Lampung Timur - Pemerintahan yang bersih dan transparan sepertinya menjadi 'mimpi' di Kabupaten La...
![]() |
Akdemisi UM Metro, Yuriansyah |
Terbukti, dari tahun ke tahun proses lelang proyek dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lampung Timur selalu 'terdengar nyaring' tak jarang berbuntut aksi dan laporan ke penegak hukum.
Teringat jelas, paparan transparan dan akuntable dalam pelaksanaan lelang di kabupaten itu pernah ditegaskan Bupati Lampung Timur, Chusnunia Chalim (Nunik) dalam debat kandidat saat bupati wanita itu masih menjadi calon bupati.
Baca: Kadis PU Lampung Timur Mengaku Banyak Orang Mengatasnamakan Utusan Bupati Untuk Mengkondisikan Proyek
Faktanya, apa yang disampaikan dengan tegas saat itu, tidak berjalan sebagai mana mestinya.
Akademisi dari Universitas Muhammadiyah (UM) Metro,
Yuriansyah berpendapat, pemerintahan yang baik jika, pemangku kebijakan, penegak hukum, DPRD mampu menjalankan fungsi pengawasannya serta Inspektorat bertindak tegas.
Baca: Pengakuan Rekanan: Dugaan Lelang Proyek 'Kongkalingkong' di PUPR Lampung Timur
"Legislatif atau DPRD wajib melaksanakan fungsi pengawasannya, Inspektorat juga wajib menjalankan fungsi penegakan disiplin. Polri serta Kejaksaan pun demikian, laksanakan fungsinya, yaitu penegakan hukum dan penindakan," tegas Yuriansyah, Kamis (25/10/2018). (FR).