728x90 AdSpace

pasang
  • Latest News

    CV. Putrasalim Celesindo Bandarlampung Diduga Langgar UU Ketenaga Kerjaan

    Gudang CV Putrasalim Celesindo Bandarlampung
    Bandarlampung- Ternyata masih ada pengusaha yang tak taat UU Ketenaga Kerjaan.
    Buktinya CV. Putrasalim Celesindo yang terletak di kelurahan Lebak Haur, kecamatan Campang Raya di Jalan Soekarno Hatta(By Pass) KM 9 nomor 88 diduga kuat mempekerjakan pegawainya melebihi jam kerja.
    Selain mempekerjakan pegawainya melebihi jam kerja, ditengarai perusahaan yang begerak di distributor sembako itu juga memberlakukan penahanan ijazah pada pegawainya yang bekerja di perusahaan itu.
    Salah satu pekerja di CV. Putrasalim Celesindo mengaku, ia bekerja sebagai sopir, bekerja dari jam 5 pagi sampai jam 8 bahkan sampai jam 9 malam.
    "Uang uang lemburnya enggak ada," Selasa(27/09/2016).
    Perusahaan kata dia, beralasan uang lembur diganti tunjangan jabatan, uang tunjangan itu bervariasi dari Rp 50-100 ribu per bulan.
    "Satu bulan kami sopir digaji Rp 2 juta. Ada 7 sopir di tempat kami bekerja," ucapnya.
    Kemudian kata dia, pegawai sekitar 40-an karyawan, terdiri dari sales sekitar 12 orang, sopir 7, helper 12 admin dan lain-lain.
    "Rata-rata masuk kerja jam 5 pagi pulang sekitar jam 8 atau jam 9 malam," ungkapnya. 
    "Dan mereka digaji sekitar Rp 1,9 juta," ujarnya.
    Kemudian kata dia, dipastikan semua pekerja di CV. Putrasalim Celesindo  ijazahnya ditahan pihak perusahaan. 
    "Pihak perusahaan pun menahan BPKB karyawan bagian sales dan sopir," urainya.
    Merujuk dari situs Gajimu.com. Jam kerja di sektor swasta diatur dalam Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya pasal 77 sampai dengan pasal 85.
    Pasal 77 ayat 1, UU No.13/2003 mewajibkan setiap pengusaha untuk melaksanakan ketentuan jam kerja.
    Ketentuan jam kerja ini telah diatur dalam 2 sistem yaitu: 7 jam kerja dalam 1 hari atau 40 jam kerja dalam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1  minggu, atau 8 jam kerja dalam 1 hari atau 40 jam kerja dalam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu.
    Pada kedua sistem jam kerja tersebut juga diberikan batasan jam kerja yaitu 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu.
    Apabila melebihi dari ketentuan waktu kerja tersebut, maka waktu kerja biasa dianggap masuk sebagai waktu kerja lembur sehingga pekerja/buruh berhak atas upah lembur.
    Ketentuan waktu kerja selama 40 jam/minggu (sesuai dengan Pasal 77 ayat 1, UU No.13/2003) tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu.
    Ketentuan mengenai waktu kerja pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu tersebut selebihnya diatur dalam Keputusan Menteri.
    Keputusan Menteri yang dimaksud adalah Kepmenakertrans No. 233 tentang Jenis Dan Sifat Pekerjaan Yang Dijalankan Secara Terus Menerus, dimana pada pasal 3 ayat (1) mengatur bahwa pekerjaan yang berlangsung terus menerus tersebut adalah:

     pekerjaan di bidang pelayanan jasa kesehatan, transportasi, pekerjaan di bidang jasa perbaikan alat transportasi, pekerjaan di bidang usaha pariwisata, pekerjaan di bidang jasa pos dan telekomunikasi, pekerjaan di bidang penyediaan tenaga listrik, jaringan pelayanan air bersih (PAM), dan penyediaan bahan bakar minyak dan gas bumi, pekerjaan di usaha swalayan, pusat perbelanjaan, dan sejenisnya, pekerjaan di bidang media masa, pekerjaan di bidang pengamanan, lembaga konservasi, pekerjaan-pekerjaan yang apabila dihentikan akan mengganggu proses produksi, merusak bahan, dan termasuk pemeliharaan/perbaikan alat produksi.
    Berdasarkan peraturan tersebut, maka jenis-jenis pekerjaan di atas dapat berlangsung secara terus menerus, tanpa mengikuti ketentuan jam kerja sebagaimana tercantum dalam UU No. 13 tahun 2003.
     Namun demikian, setiap kelebihan jam kerja yang dilakukan oleh pekerja dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana tercantum di atas, harus dihitung sebagai lembur yang harus dibayarkan karena merupakan hak pekerja yang dilindungi oleh Undang-Undang.
    Ada pula pekerjaan-pekerjaan tertentu yang harus dijalankan terus-menerus, termasuk pada hari libur resmi (Pasal 85 ayat 2 UU No.13/2003). Pekerjaan yang terus-menerus ini kemudian diatur dalam Kepmenakertrans No. Kep-233/Men/2003 Tahun 2003 tentang Jenis dan Sifat Pekerjaan yang Dijalankan Secara Terus Menerus.
    Dan dalam penerapannya tentu pekerjaan yang dijalankan terus-menerus ini dijalankan dengan pembagian waktu kerja ke dalam shift-shift.
    Waktu kerja lembur adalah waktu kerja yang melebihi 7 jam sehari untuk 6 hari kerja dan 40 jam dalam seminggu atau 8 jam sehari untuk 8 hari kerja dan 40 jam dalam seminggu atau waktu kerja pada hari istirahat mingguan dan atau pada hari libur resmi yang ditetapkan Pemerintah (Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri no.102/MEN/VI/2004).
    Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 jam/hari dan 14 jam dalam 1 minggu diluar istirahat mingguan atau hari libur resmi.
    Perhitungan Upah Lembur didasarkan upah bulanan dengan cara menghitung upah sejam adalah 1/173 upah sebulan.
    Berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Kepmenakertrans No. 102/MEN/VI/2004 , Rumus perhitungan upah lembur adalah sebagai berikut.
    1,5  X 1/173 x Upah Sebulan. Upah Sebulan adalah 100% Upah bila upah yang berlaku di perusahaan terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap. Jam Ke-2 & 3. 2X 1/173 x Upah Sebulan. Atau 75% upah bila upah yang berlaku di perusahaan terdiri dari upah pokok, tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap.
    Dengan ketentuan Upah sebulan tidak boleh lebih rendah dari upah minimum. Contoh 8 jam sehari/40 jam seminggu. Pekerja harus melakukan kerja lembur selama 2 jam/hari selama 2 hari. Gaji yang didapat adalah Rp 2.000.000/bulan termasuk gaji pokok dan tunjangan tetap.
    Pekerja hanya melakukan kerja lembur total adalah 4 jam. Take home pay Pekerja berupa Gaji pokok dan tunjangan tetap berarti Upah sebulan = 100% upah
    Item Reviewed: CV. Putrasalim Celesindo Bandarlampung Diduga Langgar UU Ketenaga Kerjaan Rating: 5 Reviewed By: Suryaandalas TV Suryaandalas TV
    Scroll to Top